Prohaba.co
Giliran Nelayan Pukat Trawl Geruduk Kantor Gubernur
Jumat, 9 Februari 2018 15:58 WIB
* Tolak Permen KP 71

MEDAN - Seribuan nelayan di Sumatera Utara kembali menggeruduk kantor Gubernur Sumut, Kamis (8/2). Kelompok massa ini dipastikan berbeda dengan seribuan petani yang melakukan aksi serupa empat hari lalu.

Massa yang berasal dari Aliansi Masyarakat Nelayan (Aman) ini mengklaim berasal dari berbagai daerah di Sumut, di antaranya nelayan Medan, Batubara, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah dan Sibolga. Mereka bermaksud meminta bantuan Gubernur Sumut untuk menolak Permen KP Nomor 71/ 2016. “Peraturan itu sama artinya pemerintah melarang nelayan mencari ikan di negeri sendiri,” kata Fadli Siregar, salah seorang orator.

Pasalnya Permen KP 71 secara jelas mencantumkan beberapa jenis item alat tangkap yang dinyatakan terlarang. Padahal hampir seluruh alat tangkap itu merupakan andalan nelayan lokal untuk berburu ikan.

“Makanya saya bilang tadi, sama saja kami nelayan Indonesia dilarang mencari ikan di Indonesia,” ulang Fadli.

Sedikit dicontohkannya, beberapa alat tangkap yang dilarang ialah pukat tarik dan pukat hela. Kedua jenis pukat ini disebut pemerintah mengancam kelestarian biota laut. Para petani menilai alasan itu terlalu berlebihan karena faktanya alat itu sudah digunaka secara turun temurun sejak puluhan tahun lalu. “Kalau memang begitu alasannya, berarti sudah rusak kalilah laut kita. Kalau rusak, pasti sudah tidak ada ikan sejak dulu,” sindir nelayan lainnya.

Dalam orasi lainnya, nelayan mengaku siap mematuhi peraturan itu asal pemerintah memberi solusi atau memberikan teknik baru cara menangkap ikan yang baik tanpa merusak biota laut. Akibat peraturan itu, ribuan nelayan di Sumut mengaku takut melaut karena khawatir ditangkap aparat hukum.

Aksi seribuan nelayan ini bisa dibilang tandingan aksi sebelumnya yang dilakukan Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Senin (5/2). Massa yang juga mengklaim mengerahkan seribu nelayan itu justru mendesak Pemprov Sumut mendukung pemerintah nuntuk menegakkan Permen KP 71.

Menurut mereka aksi pencarian ikan menggunakan alat tangkap ilegal masih sangat marak di Sumut. Aksi ilegal ini disebut mereka tidak hanya menyebabkan kerusakan biota laut, tapi juga sangat berpotensi memicu konflik berdarah antar-nelayan.(mad)

Editor : bakri