Prohaba.co
Siswi Dipecat Diboikot Seluruh Sekolah
Jumat, 16 Mei 2014 16:36 WIB
MEDAN - Komnas Perlindungan Anak mengecam tindakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sibolga, Nurdiswar B Jambak yang ditenggerai menginstruksikan seluruh sekolah memboikot seorang siswi yang terlibat konflik dengan guru. Menurut Komnas Perlindungan Anak  larangan itu telah menyebabkan menghalangi hak belajar.

Pemboikotan itu dialami A (14) pelajar yang baru dipecat dari SMP Tri Ratna, Sibolga setelah berkonflik dengan guru Fisika, Helena Dumaria Tambunan, pada 19 April, lalu. A ketika ditemui di Kantor Komnas PA Pokja Medan menjelaskan konflik berawal ketika dirinya dihukum Helena karena mengenakan rok terlalu pendek.

Sang guru menggunting rok tersebut dengan tujuan agar A mengenakan rok yang lebih sopan. Tak sampai di situ, hukuman berlanjut dengan pemotongan rambut dan belakangan Helena menuduh A sudah tidak perawan.

“Aku dituduh yang tidak-tidak. Dibilang tidak perawan. Semua kawan dengar, kan malu,” kata A yang kemudian melaporkan hal itu kepada orangtuanya.

Diduga terpancing emosi, orang tua A mendatangi Helena di sekolah dan membalas memotong rambut sang guru. Aksi itu pun kemudian berlanjut dengan saling lapor ke polisi.

Hal itulah kemudian yang memancing Ketua PGRI Sibolga, Nurdiswar B Jambak turun tangan. Tapi bukannya mendinginkan persoalan, A mengatakan Nurdiswar mendesak SMP Tri Ratna memecat dirinya sekaligus menyurati seluruh sekolah di Sibolga agar tidak menerima dirinya. Dalam surat itu Nurdiswar mengancam akan mengerahkan dua ribu guru berunjuk rasa bagi sekolah yang mengabaikannya. Akibatnya A kini sudah tidak bisa melanjutkan sekolahnya.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengaku tak habis pikir dengan kebijakan itu. Seharusnya kata dia, Nurdiswar mampu menjadi penengah dengan mengedepankan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

“AD-ART PGRI pun sudah dilanggarnya ini. Jadi semua konstitusi tentang hak anak sudah dilanggar,” kata Arist. Di sisi lain, Arist juga menyoroti peran Kepala Dinas Pendidikan Sibolga yang tak mampu meredam konflik yang dianggapnya hal sepele. Demi mengetahui duduk persoalan secara jelas, Arist pun langsung berangkat ke Sibolga, Kamis (15/5) siang. Ia berharap bisa bertemu dengan seluruh pihak bertikai agar bisa menyekolahkan kembali A.

“Ini kan masalah generasi bangsa kita. Kalau tidak dikasih sekolah, terus mau bagaimana. Ada hak anak untuk sekolah. Harus dilindungi itu,” ujar Arist sedikit emosi. (mad)


Editor : bakri